DIREKSI BERTANGGUNG JAWAB APABILA LALAI DALAM TUGASNYA

DIREKSI BERTANGGUNGJAWAB PENUH SECARA PRIBADI APABILA TERBUKTI LALAI MENJALANKAN TUGASNYA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN

Pada Pasal 97 ayat (3) UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2541 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa:

“Hasil keputusan RUPS memutuskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah/lalai menjalankan tugasnya”.

PKPA_ Praktek Peradilan Tata Usaha Negara

Bagi calon advokat yang inin melaksanakan tugas profesinya tidak akan ketinggalan dengan Namanya PKPA sebagai syarat wajib bagi seorang sarjana hukum yang ingin melaksanakan tugas baik secara litigasi maupun non litigasi dipengadilan, hal tersebut di sampaikan oleh managing Pathner Hk Law Education Center Medan Bapak Toha Panjaitan di Hotel Grand Mercure Medan. tuturnya:’  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi” Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Atas dasar inilah bahwa secara formil pelaksanaan PKPA menjadi wajib bagi sarjana hukum yang ingin melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh sebab itu penting untuk dilakukan Pendidikan, dan tuturnya juga, setiap orang boleh melaksana konsultasi hukum, tetapi Ketika ada perkara-perkara lain yang membutuhkan advokat maka disini pentingna Pendidikan tersebut, sehingga seorang klien dapat membedakan mana yang advokat mana yang tidak.

Pelaksananan pengabdian ini berlangsung 3 hari di Hotel Grand Mercure tentang praktek hukum acara di pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Narasumber nya Mhd. Ansor Lubis, SH,MH yang berpokus membahas tentang kepentingan peradilan tun dalam ketatanegaraan; Dr. Iqbal Shulhan focus kepada Sifat Peradilan Tun dan Geral Elisa Munte focus kepada peraktek di lapangan.

Asas Contrarius Actus vs Final and Binding

Asas Contrarius Actus vs Final and Binding

Hukum Administrasi menyatakan bahwa Keputusan Badan / Pejabat Administrasi harus dibatalkan oleh Badan / Pejabat yang menerbitkannya.

Ibarat sumber air yang mengalir ke muara, maka bila ada yg keliru dirunut balik ke hulu / sumbernya.

Lain Keputusan TUN lain pula Putusan Hakim, yang pembatalannya hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan di atasnya (Banding) atau Kasasi, atau Upaya Hukum Luar Biasa (PK) atau bahkan yang bersifat Final and Binding seperti Putusan MK atau Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dibatalkan oleh Hakim yang telah memutuskannya alias Final and Binding sejak dikeluarkannya.

Keputusan TUN (Beschiking) adalah instrumen kewenangan publik karena tugas Eksekutif itu menjalankan kewenangan publik sebagai wujud kedaulatan rakyat. Sedangkan Putusan Hakim (Yudikatif) itu menjalankan Supremasi Hukum dan Mewakili Tuhan. Maka harusnya tuhan tak bisa salah. Putusannya adalah kepastian.

Masalahnya adalah bagaimana bila Putusan Hukum yang Final and Binding itu cacat moral dan etika dalam proses pembuatannya ?

Satu-satunya jalan adalah Kedaulatan Rakyat yang bisa mengoreksinya…

Itulah mengapa ada ungkapan Salus Populi Supema Lex dan Vox Populi Vox Dei

Suara Rakyat adalah Hukum Tertinggi, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan…

 

BPKP DAPAT MELAKUKAN INVESTIGASI DALAM HAL MENENTUKKAN BESARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

BPKP DAPAT MELAKUKAN INVESTIGASI DALAM HAL MENENTUKKAN BESARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Mamuju menghukum Terdakwa karena sebagai Kuasa Konsorsium pemenang lelang telah menelantarkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Penghitungan atas kerugian negara dilakukan oleh BPKP. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, dan denda Rp 200.000.000.

Putusan tersebut kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Makassar namun hanya mengenai pidana tambahan. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam ingatan kasasi, Terdakwa berargumentasi bahwa kewenangan untuk melakukan audit kerugian negara hanya boleh dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukkan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2391 K/PID.SUS/2016, tanggal 23 Januari 2017.

 

Tanggung Jawab Hukum Wartawan Terhadap Narasumber yang Telah Diwawancarai

ORANG YANG DIWAWANCARA KEMUDIAN DILIPUT, DISIARKAN DAN DITULIS OLEH WARTAWAN MAKA PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KARYA JURNALISTIK BERADA PADA PENGELOLA MEDIA BUKAN PADA NARASUMBER

Kasus ini bermula ketika Terdakwa selaku kuasa hukum warga yang menolak keberadaan penambangan emas oleh PT BSI melakukan wawancara yang diliput, disiarkan dan ditulis oleh beberapa media. PT BSI merasa dirugikan atas pemberitaan  itu, lalu melaporkan Terdakwa kepada kepolisian.

Judex Facti menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pencemaran nama baik PT BSI dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Perkara ini berlanjut hingga kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Judex Facti.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan secara langsung (direct) ke dalam sistem elektronik. Pihak yang langsung melakukan ke dalam sistem elektronik adalah para Wartawan media, maka pertanggungjawabannya ada pada pengelola media. Selain itu, Terdakwa sebagai Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik demi membela kliennya, berhak mendapatkan perlindungan sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

—> Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019, tanggal 25 April 2019.

Pengawas Yayasan Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Tidak Mendaftar Ke Ditjen Ahu Tidak Dapat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi Kepada Pengurus Yayasan

Penggugat adalah seorang Pengawas sebuah Yayasan Pendidikan yang menggugat dua orang Pengurus, Sekretaris Yayasan, Notaris, dan Menteri Hukum c/q Ditjen AHU. Pada kasus ini Para Tergugat membuat Yayasan baru untuk menyesuaikan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian yang dialami Yayasan lama akibat pendirian Yayasan yang baru.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut lalu Penggugat ajukan kasasi dan Mahkamah Agung pun menguatkan putusan judex factie, dengan pertimbangan  bahwa terbentuknya Yayasan baru tidak lepas dari kewajiban Yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana Ketentuan Peralihan UU 16/2001.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa jangka waktu yang ditentukan UU 16/2021 sudah habis dan Yayasan dimana Penggugat menjadi Pengawas tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan tidak mendaftar ke Ditjen AHU. Oleh karena itu MA membenarkan Para Pengurus Yayasan yang lama membentuk Yayasan baru, sedangkan pengurus, harta benda serta tujuan tetap sama dengan Yayasan yang lama.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2275 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018.

Aturan Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Stiker dirumah Warga

Aturan Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Stiker dirumah Warga

Berdasarkan Pasal 298 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan jika pemasangan alat peraga kampanye harus dilaksanakan pertimbangan etika, estetika, keberhasilan dan juga keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu para peserta pemilu juga tidak diperkenankn untuk asal memasang alat peraga kampanye terhadap tempat milik perseorangan atau badan swasta. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam PAsal 289 Ayat (3) Undang-Undaang Nomr 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbubyi :”Pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemeilik tersebut.

Dan apabila itu ditemukan melanggar, alat peraga kampanye harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Norma dalam Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Norma dalam Undang-Undang

Kewenangan MK untuk membatalkan norma dalam undang-undang menjadikan MK juga disebut sebagai negative legislator, yakni lembaga yang berwenang menghapus atau membatalkan norma dalam undang-undang apabila bertentangan dengan UUD 1945.

MK tidak berwenang untuk membentuk norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif atau positive legislator.

Oleh karenanya, apabila terdapat putusan MK yang menyatakan suatu bagian, pasal, atau ayat dalam UU bertentangan dengan UUD 1945, maka bagian, pasal, atau ayat itu tidak memiliki daya guna (efficacy) tapi tetap berlaku/tertulis.

Menurut Maria Farida Indrati S, dalam hal putusan judicial review dikabulkan oleh MK, maka bagian, pasal, atau ayat yang bertentangan dengan UUD 1945 masih memiliki daya laku (validity) sampai dinyatakan dicabut oleh lembaga yang berwenang tetapi tidak memiliki daya guna (efficacy).

Tidak memiliki daya guna dapat diartikan bahwa pasal tersebut tidak lagi efektif digunakan atau tidak dapat digunakan lagi. Oleh karenanya, pasal yang bertentangan dapat diabaikan dengan mendasarkan pada putusan MK.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 57 ayat (1) UU 7/2020 tentang MK menyebutkan putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan Hukum Eksekusi Mati

Pengaturan Hukum Eksekusi Mati

Eksekusi hukuman mati dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh pengadilan dan juga adanya pertimbangan grasi oleh presiden. Dikutip dari berbagai sumber, terpidana serta anggota keluarga akan diberitahukan 72 jam sebelum eksekusi digelar mati digelar. Biasanya pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Nusakambangan.

Terpidana mati akan dibangunkan tengah malam dan dibawa ke lokasi yang jauh serta dirahasiakan untuk kemudian dieksekusi oleh regu tembak. Metode ini tidak diubah sejak tahun 1964, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.

Terpidana akan ditutup matanya kemudian diposisikan di daerah berumput. Ia akan diberi pilihan duduk atau berdiri. Regu tembak akan menembak tepat di jantung terpidana mati yang telah ditandai oleh pita hitam oleh dokter.

Setelah ditembak, dokter yang bertugas akan melakukan pengecekan. Jika masih didapati tanda-tanda kehidupan, maka regu tembak akan diberi kesempatan untuk mengeksekusi kembali.

Selain Pasal 340 KUHP, masih ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur ancaman hukuman mati. Seperti diketahui, Ferdy Sambo dijerat Pasal 340 dalam pembunuhan berencana Brigadir J.

STATUS HUKUM DEPORTASE WNA YANG MELANGGAR HUKUM DI INDOENSIA

Deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 75 ayat (1) UU 6/2011: “Deportasi merupakan sebuah tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia”.yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Selain itu deportasi juga dilakukan karena orang asing yang berada di wilayah Indonesia berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Orang asing yang dapat di deportasi menurut ketentuan dalam UU 6/2011 yaitu sebagai berikut :

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 27 ayat 2 dan 3)

  1. Izin tinggal kunjungan berakhir (Pasal 51)

  2. Izin tinggal terbatas berakhir (Pasal 53)

  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 78 ayat 1)

  4. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.(Pasal 78 ayat 3)