ENGGA NGAPA-NGAPAIN MALAH BISA DI PIDANA !?? MASA IYA SIH !!!

Kalua di fikir-fikir aneh juga ya, masa sih tidak berbuat apa-apa koq malah bisa di Pidana, sehingga timbul didalam benak kita untuk bertanya sebenarnya Perbuatan Hukum Pidana itu apa sih sebenarnya !

Nah, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan. Makna kata perbuatan dalam tindak pidana mencakup “ berbuat” dan “tidak berbuat”.

 DELIK OMISIONIS

Delik yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu disebut dengan Delik Omissionis. Delik Omissionis adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Dengan demikian seseorang yang tidak menjalankan perintah atau tugas dapat dikatakan melakukan tindak pidana serta dapat dipidana.

 CIRI-CIRI DELIK OMISSIONIS

1. adanya perintah yang sah untuk berbuat sesuatu
2. delk di capai dengan tidak berbuat sesuatu
3. menggunakan kata “tidak” dalam rumusan pasal; tidak memberitahukan adanya pemufakatan jahat (PAsal 164 kuhp), tidak datang sebagai saksi ( Pasal 522 KUHP), tidak memberi pertolongan (Pasal 531 KUHP)
4. terdapat akibat yang timbul dengan tidak melaksanakannya perintah

CONTOH

Pasal 531 KUHP dinyatakan : Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghapi maut tidak memberi pertolongan  yang dapat diberikan padanya selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kmudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan palaing lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1_ Hukum Administrasi Negara 2_ Ruang Lingkup HAN HTN dan SUMBER HUKUM 3_ Asas-Asas Hukum Administrasi Negara 4_ Kedudukan, Kewenangan Dan Tindakan Hukum Pemerintah, Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah, Kewenangan Pemerintah, Tindakan Pemerintah 5_ Instrumen Pemerintah 6_ HARTA MILIK NEGARA 6_ Penggunaan Harta Milik Negara 6_ Prinsip Pengelolaan Barang Milik Negara 7_ INTRUMEN PERIZINAN 8_ STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN 8_ Status Kepegawaian9_ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 10_ Upaya Perlindungan, Pengakan dan Pertanggungjawaban Hukum 11_ Good Governance 12_ Keputusan TUN 13. Lembaga-Lembaga Negara

Beberapa hari kemarin ada yang bertanya mengenai langkah hukum yang harus di tempuh ketika pasangan suami-istri terus di ganggu oleh orang lain sebut saja dengan dengan Pelakor (perebut lelaki orang) /Pebinor (perebut bini orang).

Memang di akhir-akhir ini banyak kelakuan yang terkadang tidak mempunayi moral dan keimanan yang tinggi sehingga terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh negara dan agama dan membuat kehancuran rumah tangga. Gangguan-gangguan tersebut terus berlanjut misalnya dengan mengirimkan ancaman, atau mengirim foto & video yang tak bertanggungjawab misalnya perselingkuhan, sehingga akan mengganggu keutuhan rumah tangga seseorang.

Langkah Hukum yang harus di tempuh oleh seseorang yang mendapat ancaman SMS atau Telphon adalah dengan cara Melaporkan Perbuatan tersebut kepada Pihak Kepolisian dengan mencantumkan bukti-bukti baik Tangkapan Layar (screen shoot) atau pendukung bukti lain yang berkesesuaian dengan hal apa yang di laporkan.

Perbuatan semacam tersebut dapat dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP “

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekeresan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dan Pasal 29 UU ITE

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tujukan untuk pribadi. Pelaku yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 UU ITE diatas dipidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta”.

Nah, ini yang banyak dipertanyakan kawan-kawan sehingga membuat penulis tertarik untuk membahasnya. Silahkan perhatikan syarat-syarat nya .

1. Pasangan Suami-Istri telah malangsungkan perkawinan SIRI. Selang bebarapa tahun kemudian, suami-istri tersebut terus bertengkar hingga sang istri hendak mengajukan GUGATAN CERAI terhadap Suami.

DALAM PERKAWINAN SIRI, BISAKAH ISTRI MENGAJUKAN CERAI !!!

2. Secara agama, perkawinan siri dianggap sah. Tetapi perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena Perkawinan Siri itu tidak di catat secara negara.

Meskipun demikian, Perkawinan Siri dapat dilakukan pengesahan dengan isbat nikah kepengadilan Agama sesuai dengan alamat domisili.

1. Isbath Nikah diatur terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :
2. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
3. Hilangnya akta nikah
4. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
5. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan
6. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Dari pejelasan diatas Ketika Suami-Istri ingin melakukan Gugatan Perceraian yang utama dilakukan adalah mendapatkan legalisasinya yaitu dengan melakukan Isbath Nikah kepengadilan Agama. Setelah dikabulkan oleh Majelis, inilah nantinya sebagai alasan/dalil hukum untuk melakukan perceraian.

Dikalangan beberapa masyarakat yang awam, masih menjumpai pendapat bahwa agar sebuah perikatan/perjanjian mengikat/ kuat dan sah maka perjanjian tersebut haruslah diberi tanda tangan diatas materai.

  Benarkah materai merupakan syarat sahnya perjanjian ?

Syarat sahnya perjanjian dan fungsi materai adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Para pihak sudah cakap hukum
3. Adanya objek perjanjian
4. Kausa halal

Adapun fungsi materai menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Materai adalah bukti bahwa kita telah membayarkan pajak atas dokumen.

“Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indoneia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen”.

Dokumen apa saja yang perlu diberi materai berdasarkan Pasal 3 UU No 10/2020 yaitu :

• Bea Materai dikenakan atas :

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

• Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya
2. Akta Notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen surat kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, munuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang nilai nominal lebih dari 5.000.000 (lima juta rupiah) yang
8. menyebutkan penerimaan uang; atau
9. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
10. Dokumen lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah

Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP menurrut Pendapat R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengakp Pasal Demi Pasal. Menerangkan bahwa:

1. Membujuk orng supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Jadi, jika merasa dirugikan atas penipuan yang dilakukan, dapat mengajukan pembatalan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yakni “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

PENCURIAN DAN PENGGELAPAN, APA SIH PERBEDAAN NYA ?

PENCURIAN

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

PASAL 362 KUHP

Delik Penurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Milik orang lain, baik seluruhnya atau Sebagian
4. Dengan maksud
5. Untuk memiliki
6. Secara melawan hukum

 PENGGELAPAN

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

PASAL 372

Delik Penggelapan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Memiliki;
2. Barang milik orang lain; baik seluruhnya atau Sebagian
3. Barang yanga da dalam penguasaannya;
4. Dengan sengaja;
5. Melawan hukum

Bedasarkan uraian penjelasan pasal 362 dan PAsal 372 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pokok antara pencurian dan penggelapan terletak pada cara memiliki barang milik orang lain, yaitu bukan dalam penguasaannya (pencurian) dan berada dalam penguasaan nya (penggelapan).

Pemutusan Sepihak “Perjanjian / Kontrak” apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Oleh

MHD. ANSOR LUBIS, S.H.,M.H

Pembatalan Perjanjian secara sepihak adalah peristiwa yang sering terjadi dalam dunia praktek. Meskipun para pihak telah membuat dan terikat dalam perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Namun, sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Salah satu pihak dalam perjanjian tersebut kadangkala melakukan pembatalan perjanjian sepihak. Jika demikian, pintu masuk apa yang harus di lakukan oleh para pihak untuk melakukan gugatan ? Apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian secara sepihak telah melakukan perbauatan melawan hukum.

Beberapa putusan MA yang menegaskan kaidah hukum tersebut yakni :

1. Putusan MA RI No. 1051 K/Pdt/2014
2. Putusan MA RI No. 580 K/Pdt/2015
3. Putusan MA RI No. 28 K/Pdt/2016

MIGRASI SETENGAH HATI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PENDERITAAN RAKYAT TERHADAP PENGGUNAAN TV ANALOG & DIGITAL

OLEH

MHD. ANSOR LUBIS, SH.,MH

Peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital merupakan amanat Undang-undang Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja, Pasal 72 angka 8 (sisipan Pasal 60A Undang-undang Penyiaran) disebutkan batas akhir penghentian siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO) paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Artinya batas akhir ASO atau Migrasi TV Digital pada 2 November 2022.

Proses migrasi penyiaran TV analog ke TV digital di Indonesia dilakukan bertahap. Ada tiga tahapan besar, yaitu pra migrasi TV Digital, tahapan migrasi TV Digital, dan pasca migrasi TV Digital. Pengaturan tentang tahapan migrasi TV Digital ada di Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Siaran.

Terkait dengan isi putusan hak uji materiil (judicial review) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap PP Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Pertama, Keputusan MA tersebut berisi pembatalan Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2021. Alasannya, pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.

Adapun, bunyi pasal 81 ayat (1) PP No 46 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Pasal 81

(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing. Dengan demikian, Kementerian Kominfo perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa ketentuan lain dalam PP 46/2021 yang mengatur mengenai implementasi migrasi televisi digital tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kedua, sampai saat ini Kementerian Kominfo belum menerima salinan Putusan Mahkamah Agung terhadap uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) sebagaimana diberitakan oleh media yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Wakil Ketua MA bidang yudisial pada tanggal 2 Agustus 2022.

Ketiga, Kementerian Kominfo masih menunggu disampaikannya salinan putusan dimaksud oleh Mahkamah Agung.  Hingga saat ini, masih mengkaji berdasarkan informasi dari pemberitaan